KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PASAL 18 AYAT 1 UU I.T.E DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Abstract

Abstract

The development of information technology has succeeded in creating a new information infrastructure, the availability of internet data access services that provide efficiency, alternative space and unlimited choices for users to do many activities including business. The agreements that occur relating to the use and utilization of technology are known as electronic contracts. Electronic agreements or contracts are regulated in Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Article 18 paragraph 1 states that transactions made electronically as outlined in the electronic agreement are binding on the parties. In this research, the formulation of the problem that can be studied is how the validity of electronic contracts in electronic transactions can be binding on the parties and how the strength of the engagement in a legal electronic contract. The purpose of this study is to determine the validity of electronic contract arrangements in electronic transactions so that they can bind the parties according to Article 18 paragraph 1 of the ITE Law linked to Article 1320 of the Civil Code and to determine the strength of the engagement in electronic contracts. This thesis writing uses normative research methods. The conclusion of this study the legal requirement for electronic contracts still refers to Article 1320 of the Civil Code. The electronic contract contained in this case has fulfilled the legal requirements of the agreement so that from a valid contract the contract can bind the parties according to ITE Law Article 18 paragraph 1 (one). 

Keywords: Electronic Transactions, Electronic Contracts, Terms of Agreement

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru, tersedianya layanan akses data internet yang memberikan efesensi, alternatif ruang dan pilihan yang tanpa batas kepada penggunanya untuk melakukan banyak kegiatan diantaranya bisnis. Perjanjian-perjanjian yang terjadi terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi dikenal dengan istilah kontrak elektronik. Perjanjian atau kontrak elektronik diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 18 ayat 1 menyebutkan transaksi yang dibuat secara elektronik yang dituangkan dalam perjanjian elektronik mengikat para pihak. Dalam penelitian ini rumusan masalah yang dapat dikaji adalah bagaimana keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi elektronik dapat mengikat para pihak dan bagaimana kekuatan perikatan dalam kontrak elektronik yang sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan pengaturan kontrak elektronik dalam transaksi elektronik sehingga dapat mengikat para pihak menurut Pasal 18 ayat 1 UU ITE dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan untuk mengetahui kekuatan perikatan dalam kontrak elektronik. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Kesimpulan dari penelitian ini syarat sahnya kontrak elektronik tetap mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata. Kontrak elektronik yang terdapat dalam kasus ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga dari kontrak yang sah kontrak dapat mengikat para pihak sesuai UU ITE Pasal 18 ayat 1 (satu).

Kata kunci : Transaksi elektronik, kontrak elektronik, syarat sahnya perjanjian