PERIZINAN MENDIRIKAN TIANG MICROCELL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Abstract

Abstract

The use of microcell poles for placing telecommunications equipment as an alternative to towers is suitable for large cities. In fact, thousands of microcell poles are allegedly not licensed. In this case, what are the steps and procedures to obtain a permit to build a microcell pole in DKI Jakarta and what are the obstacles in regulating the construction of a microcell pole. This legal research uses a normative legal research type, namely legal research conducted by researching library materials to obtain secondary data sourced from primary legal materials in the form of governor regulations regarding guidelines for the administration of utility networks, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained were analyzed qualitatively and quantitatively. In the study, the results were obtained, namely, the procedure steps for establishing microcell poles according to Pergub 106 of 2019 concerning guidelines for the implementation of utility network infrastructure and licensing constraints in establishing microcell poles are the lack of technical information that has been determined by the DKI Jakarta provincial government and then the lack of supervision that causes thousands of poles to be problematic. Therefore, the DKI Jakarta Provincial Government must add points, especially the rules regarding the provisions of technical specifications so that the discussion regarding microcell poles is described in more detail in Pergub DKI Jakarta 106/2019. Then for licensing problems, it is hoped that the DKI Jakarta Provincial Government can provide definite information and adjust it to the Minister of Communication and Information Technology 2018 so that there is legal certainty.

Keywords : Licensing, tower poles, microcell, telecommunications

Abstrak

Penggunaan tiang microcell untuk penempatan perangkat telekomunikasi sebagai alternatif pengganti menara cocok diterapkan pada kota-kota besar. Pada faktanya ribuan tiang microcell disinyalir tidak memiliki izin. Dalam hal ini bagaimanakah langkah-langkah serta prosedur untuk mendapatkan izin mendirikan tiang microcell di DKI Jakarta dan apa yang menjadi kendala dalam pengaturan pembangunan tiang microcell. Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan gubernur tentang pedoman penyelenggaraan jaringan utilitas, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dan kuantitaif. Dalam penelitian diperoleh hasil yaitu, langkah prosedur mendirikan tiang microcell sesuai Pergub 106 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas dan kendala perizinan dalam mendirikan tiang microcell adalah kurangnya informasi teknis yang telah ditetapkan oleh pemprov DKI Jakarta kemudian kurangnya pengawasan yang menyebabkan ribuan tiang bermasalah. Oleh karenanya Pemprov DKI Jakarta harus menambahkan poin – poin khususnya aturan mengenai ketentuan spesifikasi teknis sehingga pembahasan terkait tiang microcell lebih detail dijabarkan pada Pergub DKI Jakarta 106/2019. Kemudian untuk kendala perizinan diharapkan Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan keterangan yang pasti dan menyesuaikan dengan Permen Kominfo /2018 sehingga adanya kepastian hukum.

Kata Kunci : Perizinan, tiang menara, microcell, telekomunikasi