PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI ATAS PINJAMAN BERMASALAH YANG MENGGUNAKAN SISTEM TANGGUNG RENTENG PADA KOPERASI KASIH INDONESIA

Abstract

Abstract

Cooperative is a microfinance business entity in the form of a legal entity. The Indonesian Love Cooperative in North Jakarta uses a joint responsibility system, which means that in providing loans, the cooperative does not prioritize material guarantees. The problems raised in this study are: first, what are the legal consequences of a debtor who defaults on a jointly and severally loan agreement? Second, how is the application of the theory of legal protection to cooperative members in joint responsibility agreements? In this study, the author uses a normative juridical and empirical juridical approach which includes primary data and secondary data, where each data is obtained from library research and direct field research. With data analysis conducted qualitatively. The results of this study indicate that the legal consequences of a debtor who defaults on a joint responsibility loan agreement at the Kasih Indonesia Cooperative are adjusted to the prosperous loan agreement that was agreed and signed at the time the loan agreement was made. In terms of legal protection for members of savings and loan cooperatives with a joint responsibility system, the Regulation of the Minister of Cooperatives has not regulated any orders to repay loans from other members who bear them. As a result, there is no adequate legal protection. For this reason, the government should form laws and regulations that regulate in more detail related to savings and loans using a joint responsibility system.

Keyword: Cooperatives, joint responsibilities, law

Abstrak

Koperasi merupakan badan usaha keuangan mikro yang berbentuk badan hukum. Pada Koperasi Kasih Indonesia di Jakarta Utara menggunakan sistem tanggung renteng yang berarti dalam memberikan pinjaman, koperasi tidak mengutamakan jaminan kebendaan. Permasalahan yang diangkat pada penelitian kali ini adalah: pertama, bagaimana akibat hukum dari debitur yang wanprestasi pada perjanjian pinjaman tanggung renteng? Kedua, bagaimana penerapan teori perlindungan hukum terhadap anggota koperasi dalam perjanjian tanggung renteng? Pada penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang meliputi data primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan langsung. Dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa akibat hukum dari debitur yang wanprestasi pada perjanjian pinjaman tanggung renteng pada Koperasi Kasih Indonesia disesuaikan dengan perjanjian pinjaman sejahtera yang disepakati dan ditandatangani pada saat kesepakatan peminjaman yang dilakukan. Dalam hal perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng, Peraturan Menteri Koperasi belum mengatur adanya perintah untuk membayar kembali pinjaman dari anggota lain yang menanggungnya. Akibatnya, tidak ada perlindungan hukum yang memadai. Untuk itu pemerintah sebaiknya membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih rinci terkait simpan pinjam yang menggunakan sistem tanggung renteng.

Kata Kunci: Koperasi, tanggung renteng, hukum