AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MAMPU UNTUK MEMBAYAR PESANGON PADA MASA COVID-19

Abstract

Abstract

With the increasing number of COVID-19 cases during the pandemic in Indonesia, many problems have arisen in various sectors. , one of which is in the employment sector which has a huge impact on many companies. In the company's economic downturn, the employer may choose the Termination option on the grounds of force majeure. In the case of termination of employment the company is required to pay severance pay, award money, and compensation for entitlements, whether during the Covid-19 pandemic the company's inability to pay to pay severance pay can invalidate the normative rights of workers. The research method used is the normative research method. The research results will be analyzed descriptively and through a statutory approach and a qualitative approach. In conclusion, termination of employment during the Covid-19 pandemic is very illogical. Covid- 19 is included in Force majeure relatively in nature while achievements can still be carried out. The company's inability to not be able to pay severance pay cannot be used as an excuse, companies are required to pay severance pay for termination of employment. Companies that are unable to pay severance pay, workers can file for bankruptcy against the company, sell all company assets, all assets of the bankrupt company, are sold and then used for payment of company obligations to workers due to termination of employment.

Keywords: termination of employment, severance pay, Covid-19

 Abstrak

Dengan meningkatnya kasus covid-19 pada masa pandemi di Indonesia banyak problematika yang timbul di berbagai sektor, salah satunya di dalam sektor ketenagakerjaan yang amat berdampak bagi banyak perusahaan. Dalam kondisi perekonomian perusahaan yang sedang menurun, pengusaha mungkin memilih opsi Pemutus Hubungan Kerja dengan alasan keadaan memaksa force majeure. Dalam pemutus hubungan kerja perusahaan diwajibkan untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan, dan uang pergantian hak, apakah pada masa pandemi Covid- 19 ketidakmampuan perusahaan untuk membayar uang pesangon bisa menggugurkan hak-hak normative pekerja. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normative Hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif dan melalui pendekatan perundangundangan dan pendekatan kualitatif. Kesimpulan, pemutus hubungan kerja pada masa pandemi Covid-19 sangat tidak logis.Covid-19 termasuk dalam Force majeure relatif sifatnya sementara prestasi masih bisa dilaksanakan. Ketidakmampuan perusahaan untuk tidak mampu membayar pesangon tidak bisa dijadikan alasan, perusahaan di wajibkan untuk membayar uang pesangon atas pemutus hubungan kerja. Perusahaan yang tidak mampu membayar uang pesangon, pekerja bisa mengajukan pailit terhadap perusahaan, menjual semua aset perusahaan semua aset perusahaan dipailitkan, dijual kemudian digunakan untuk pembayaran kewajiban perusahaan terhadap pekerja akibat terjadinya pemutus hubungan kerja.

Kata kunci : pemutus hubungan kerja, pesangon, Covid-19