LEGAL STANDING KREDITOR PERORANGAN PADA KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO

Abstract

Abstract

Business activities in Indonesia are quite rapid which drives the emergence of business entities. These business activities form business entities which aim to gain profit or provide services to the community. In running its business, SOEs can also enter into the debt contract, then it can only be due when the debt is not due so it must be bankrupt. It's just to be bankrupt, there are rules in the Bankruptcy Act that limits the right of creditors to bankrupt SOEs. Problem formulation: 1) Can an Person creditor have legal Standing to bankruptcy request to a BUMN in the form of a corporation whose capital is divided into shares and not wholly owned by the state; and 2) Is the Decision of the Commercial Court in the Central Jakarta District Court Decision No 04 / Pdt.Sus-Bankrupt / 2016 / PN.Niaga.Jkt.Pst. dated 7 April 2016 Jo Supreme Court Decision No 447 K / Pdt.Sus-Bankrupt / 2016 dated July 25, 2016, which rejected the Suit for bankruptcy filed by an Person creditor against PT Merpati Nusantara Airlines which is a State-Owned Enterprise that is not wholly-owned by the State and divided into shares is correct and right decision. The research method uses the type of normative research with the nature of descriptive analysis research with document study data collection tools to obtain secondary data sourced from Primary, Secondary, and tertiary legal materials. Submission of bankruptcy by Person creditors to PT. Merpati Nusantara Airlines Furthermore, PT MNA, which is a state-owned company engaged in the public sector whose capital is divided into shares, has been rejected by the Judges. Conclusion: 1) because of PT. MNA SOE is divided into shares, so Person creditors have legal standing to file bankruptcy requests. 2) That the bankruptcy decision on the PT MNA case is not appropriate because it is proven that not all of the capital is owned by the state and is not divided into shares. Suggestions: 1) Legislative have to revises article 2 paragraph 5 has a narrow meaning, who can apply for bankruptcy of SOEs, SOEs that can be bankrupt individually. 2) It needs to be revised about the Bankruptcy Law and SOEs to avoid overlapping the meaning of SOEs bankruptcy.

Keywords: SOEs, Bankruptcy, Person creditor

Abstrak

Kegiatan usaha di Indonesia cukup pesat yang mendorong munculnya badan usaha. Kegiatan usaha tersebut membentuk badan-badan usaha yang bertujuan mendapat laba ataupun pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, BUMN dapat juga mengadakan perjanjian utang piutang, kemudian dapat saja pada saat jatuh tempo utang tersebut tidak dapat terbayarkan sehingga harus dipailitkan. Hanya saja untuk dapat dipailitkan, terdapat aturan dalam Undang Undang Kepailitan yang membatasi hak kreditor untuk mempaililtkan BUMN. Rumusan masalah: 1) Apakah kreditor perseorangan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN berbentuk Persero yang modalnya terbagi atas saham dan tidak seluruhnya dimiliki oleh negara; dan 2) Apakah Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 April 2016 Jo Putusam Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang  menolak  permohonan  pailit yang  diajukan oleh kreditor perseorangan  terhadap PT Merpati  Nusantara  Airlanes yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang  tidak seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan terbagi atas saham sudah tepat dan benar. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis dengan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum Primer, Sekunder, dan tersier. Pengajuan kepailitan oleh kreditor perorangan terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines Selanjutnya PT MNA yang merupakan BUMN yang bergerak dibidang Publik yang modalnya terbagi atas saham telah ditolak oleh Majelis Hakim. Kesimpulan: 1) oleh karena PT. MNA BUMN terbagi atas saham, maka kreditor perorangan mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pailit. 2) Bahwa putusan kepailitan atas perkara PT MNA adalah tidak tepat karena terbukti tidak seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Saran: 1) DPR merevisi pasal 2 ayat 5 memiliki arti yang sempit, siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan BUMN, BUMN yang dapat dipailitkan perorangan. 2) Perlu direvisi tentang UU Kepailitan dan BUMN terhindar dari tumpang tindih makna kepailitan BUMN.

Kata Kunci: BUMN, Kepailitan, Perorangan