AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG KEGIATAN KAMPANYE DI FASILITAS PEMERINTAH, INSTITUSI PENDIDIKAN DAN TEMPAT BERIBADAH

Abstract

Abstract

This research discusses the legal consequences of the Constitutional Court Decision Number 65/PUU- XXI/2023 regarding campaign activities in government facilities, educational institutions, and places of worship, as reviewed in relation to the amendment of Article 280 paragraph (1) letter h (analysis of the Constitutional Court decision number 65/PUU-XXI/2023). The research conducted by the author is of a juridical-normative nature with a case and statutory approach. The data sources used in this research include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The findings of this research indicate that the implementation mechanism of elections based on Article 280 paragraph (1) letter h prohibits campaign activities in government facilities, educational institutions, and places of worship, leading to multiple interpretations due to the explanatory clause that allows it as long as permission is obtained from the responsible party and the presence does not involve bringing or using any campaign materials. However, after this decision, public responses emerged, expressing both agreement and disagreement with the outcome. It results in a complete prohibition of campaign activities in places of worship, and permission for campaigning in government facilities and educational institutions as long as there is an invitation from the responsible party, and the presence does not involve bringing or using any campaign materials. Consequently, there is a debate within society, and academics are concerned that the decision may be misused by election participants, turning it into a venue for covert campaigning.

Keywords: Legal Implications; Campaign; General elections

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kegiatan kampanye di fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah ditinjau dari perubahan pasal 280 ayat (1) huruf h (analisa putusan mahkamah konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023). Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-ndang-undangan. Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian pengecualian terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu seharusnya dimuat dalam norma pokok agar dapat memastikan kejelasan dan konsistensi. Maka fasilitas pemerintah, institusi pendidikan, dan tempat beribadah dapat dipergunakan dengan syarat sepanjang mendapat undangan dari penanggung jawab tempat dimaksud, serta hadir tidak menghadirkan atau membawa segala macam hal yang digunakan untuk berkampanye. Yang artinya bagi para calon kandidat boleh menggunakan fasilitas pemerintah, institusi pendidikan dan tempat beribadah, tetapi tidak dalam rangka berkampanye. Sehingga Hasil daripada putusan tersebut berakibat hukum yang dimana putusan tersebut final dan tidak dapat diganggu gugat. Keputusan yang telah mencapai kekuatan hukum tetap menandakan kewajiban pelaksanaan dan keterikatan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat. Namun putusan tersebut belum terealisasikan dengan baik, dimana masih ada beberapa kasus yang terdapat melakukan kegiatan kampanye terselebung di tempat tersebut, sehingga dapat memunculkan rasa ketidakpercayaan hukum pada masyarakat.

Kata Kunci: Implikasi Hukum; Kampanye; Pemilihan Umum