ANALISIS YURIDIS KONSEP MONEY POLITIK DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM SERTA EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENCEGAH POLITIK UANG DI INDONESIA

Abstract

Abstract

In Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, the term "money politics" is not explicitly mentioned. Instead, the law uses the term "provision of money and other materials" to refer to any practice of buying and selling votes during the implementation of the elections. The author analyzes that further discussion is still needed regarding money politics and its law enforcement, especially within the General Elections Law. The data and information above indicate that elections are always tainted by the practice of money politics, showing that it has become an inseparable part of elections. From this background, the author formulates the research problem: how is the concept of money politics addressed in Law Number 7 of 2017 and its effectiveness in the proportional open-list elections of 2024 in Indonesia? The research method used in this study is juridical-normative with a legislative approach and conceptual analysis. The results of this study show that in Law Number 7 of 2017, there are regulations concerning the concept of money politics including: limitation of campaign resources, limitation of campaign fund usage, campaign fund reporting, and sanctions for violations. Additionally, the regulatory provisions in Law Number 7 of 2017 are still not effective in preventing money politics due to existing weaknesses and gaps, necessitating regulatory improvements and strengthening law enforcement to enhance the effectiveness of regulating money politics.

Keywords: Money Politics, Proportional System, General Elections

Abstrak

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, istilah "politik uang" atau “money politics” tidak secara eksplisit disebutkan. Sebagai gantinya, undang-undang tersebut menggunakan istilah "pemberian uang dan materi lainnya" untuk merujuk pada setiap praktik jual beli suara dalam pelaksanaan Pemilu. Penulis menganalisa bahwa masih perlu pembahasan lebih lanjut terkait money politik dan penegakan hukumnya utamanya dalam Undang – Undang Pemilihan Umum. Data dan informasi di atas mengindikasikan bahwa Pemilu selalu diwarnai oleh praktik politik uang. Ini menunjukkan bahwa praktik politik uang menjadi bagian tak terpisahkan dari Pemilu. Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan rumusan masalah yaitu bagaimana konsep money politic dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta efektivitasnya dalam pemilahan umu proporsional terbuka tahun 2024 ini di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu, dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat pengaturan mengenai konsep money politic diantaranya; Pembatasan sumber daya kampanye, Pembatasan penggunaan dana kampanye, Pelaporan dana kampanye, serta Sanksi bagi pelanggar. Selain itu peraturan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih belum efektif dalam mencegah money politic, hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa kelemahan dan celah serta diperlukannya penyempurnaan regulasi dan penguatan penegak hukum untuk meningkatakan efektivitas pengaturan money politic.

Kata Kunci: Politik Uang, Sistem Proporsional, Pemilihan Umum