PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH ATAS PEMBEBASAN TANAH YANG TERKENA PENGADAAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PERKARA NO.593/PDT.G/2018/PN.TNG TERTANGGAL 12 SEPTEMBER 2018)

Abstract

Abstract

Land acquisition is an institution that is used to acquire land for the implementation of development in the public interest, carried out by way of releasing or handing over land rights from holders of land rights to government agencies that need land. As a form of respect for rights for holders of land rights, those who need land, namely government agencies, provide appropriate compensation based on the agreement of both parties through deliberations. The form of legal protection granted to holders of land rights is the determination of compensation based on deliberation and proper compensation, as well as providing an opportunity for the public to submit objections to the amount of compensation in accordance with Law No. 2 of 2012 and PERMA No. 3 of 2016 which regulates land acquisition for development in the public interest. The author conducted a juridical analysis of Tangerang District Court's Decision Number: 593 / Pdt.G / 2018 / PN.TNG dated September 12, 2018 because in the decision the Judge ruled that the Petitioner's Objection could not be accepted because the Petitioner of the Objection did not have a legal position and the compensation money had been deposited. to court. The author disagrees with the sound of the court decision referred to because according to the Author, the compensation deposit at the Court is included in the act of coercion and intimidation of the community so that it harms the legal interests of those entitled to their land and is contrary to the principles of agreement and the principle of justice. The author uses normative research, which is conducting research on several laws and regulations, books and other reading literature. The theory used is the theory of legal certainty and legal justice. The purpose of the study was to analyze how compensation for land taken by the state in the public interest and legal protection of landowners relates to land acquisition. The author hopes that in the future land acquisition for development for legal purposes can be carried out by prioritizing legal protection to holders of land rights so that no more people feel disadvantaged due to land acquisition for development in the public interest.

Keywords: land acquisition, legal protection, compensation arrangements

Abstrak

Pengadaan tanah merupakan suatu lembaga yang digunakan untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dilakukan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. Sebagai wujud penghormatan hak-hak bagi pemegang hak atas tanah, pihak yang memerlukan tanah yaitu instansi Pemerintah memberikan ganti rugi yang layak atas dasar kesepakatan kedua belah pihak melalui musyawarah. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang hak atas tanah yaitu penetapan ganti rugi didasarkan atas musyawarah dan ganti rugi yang layak, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajuan keberatan terhadap besarnya ganti kerugian sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 dan PERMA No. 3 Tahun 2016 yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penulis melakukan analisa yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 593/Pdt.G/2018/PN.TNG tanggal 12 September 2018 karena dalam putusan tersebut Hakim memutuskan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon Keberatan tidak mempunyai kedudukan hukum dan uang ganti rugi telah dititipkan ke Pengadilan. Penulis tidak sependapat dengan bunyi putusan pengadilan dimaksud karena menurut Penulis penitipan ganti kerugian di Pengadilan termasuk ke dalam tindakan pemaksaan dan intimidasi terhadap masyarakat sehingga mencederai kepentingan hukum pihak yang berhak atas tanahnya dan bertentangan dengan asas kesepakatan dan asas keadilan. Penulis menggunakan penelitian normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur bacaan lainnya. Teori yang dipakai adalah teori kepastian hukum dan keadilan hukum. Tujuan Penelitian  untuk menganalisa bagaimana ganti rugi terhadap tanah yang diambil oleh negara untuk kepentingan umum dan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah berkaitan dengan pembebasan tanah. Penulis mengharapkan ke depannya pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan hukum dapat dilaksanakan dengan mengedepankan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat pengadaan tanah demi pembangunan untuk kepentingan umum.

Kata kunci : pengadaan tanah, perlindungan hukum, penitipan ganti rugi.