TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Abstract

Abstract

Basically, in the context of the Indonesian rule of law, we must consider all social, state and national behavior and then be implemented into law, meaning that between citizens there may be different opinions on a matter, but it must be returned to the study of law to get " its juridical status: is it justified or not? Obeying positive legal norms (prevailing legal norms) is a consesipatriotism that is most important as constitutionalist joints in the state, because from there can be sown justice, public order, and legal certainty Legal basis that can be used as an opportunity to protect children and ensnare perpetrators of acts of sexual, physical and child trafficking are Law No. 35 of 2014 concerning the protection of children, the provisions of which are contained in article 80 paragraph (1), article 81 paragraph (1) and (2), article 82 paragraph (1) In the verdict Number 02 / Pid.Sus / 2015 / PN.Idm the panel of judges is more directed to the indictment of article 80 Paragraph (1) namely "Who committed cruelty, violence or threat of violence or abuse against children" Act Number 23 of 2002 concerning Child Protection, namely the imprisonment of imprisonment for 3 (three) years. And a fine of Rp. 72,000,000 (seventy-two million rupiahs) subsidair 2 (two) months of confinement and stipulates that the defendant be charged a case fee of Rp. 2,000, - (two thousand rupiah). Based on the statements of witnesses and the statement of the defendant as well as the evidence presented in the trial, revealed legal facts related to the chronology of the witnesses, victims and defendants the panel of judges should be more observant to reveal and decide or drop sanctions imprisonment in accordance with article 81 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2002 Regarding Child Protection, which is a maximum prison sentence of 15 (fifteen) years and a fine of Rp. 300 million rupiah. In order to have a deterrent effect for these offenders.

Keywords: crime, molestation, child

Abstrak

Pada dasarnya dalam konteks Negara hukum Indonesia, kita harus menimbang segala perilaku bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa lalu di implementasikan ke dalam hukum, artinya, antar warga negara dapat saja berbeda pendapat dalam suatu hal, namun hal tersebut harus dikembalikan pada kajian hukum untuk mendapatkan „status yuridis‟-nya: apakah dapat dibenarkan ataukah tidak? Taat pada norma hukum positif (norma hukum yang sedang berlaku) adalah suatu konsesipatriotisme yang paling utama sebagai sendi-sendi perilaku konstitusionalis dalam bernegara, sebab dari sanalah dapat disemai keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum Basis hukum yang dapat digunakan sebagai peluang untuk melindungi anak maupun menjerat para pelaku tindak kekerasan seksual, fisik dan perdagangan anak adalah Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ketentuanya terdapat dalam pasal 80 ayat (1) ,pasal 81 ayat (1) dan (2) , pasal 82 ayat (1).Pada putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN.Idm majelis hakim lebih mengarah kepada dakwaan  pasal 80 Ayat (1) yaitu“Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Menjatuhkan pidana pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dan denda sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan  dan Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).Yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum terkait dengan kronologis para saksi, korban dan terdakwa seharusnya majelis hakim lebih jeli untuk mengungkap dan memutuskan atau menjatuhkan sanksi pidana penjara sesuai dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 300 juta rupiah. Agar memiliki efek jera bagi pelaku tersebut.

Kata kunci: tindak pidana, pencabulan, anak