KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KELEMBAGAAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017

Abstract

Abstract

Judicial review of article 79 paragraph (3) of Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council (MD3), related to the use of the House of Representatives (DPR) questionnaire to the Corruption Eradication Commission (KPK). In the Constitutional Court ruling Number 36 / PUU-XV / 2017, the Court rejected the petitioner's request on the grounds that the KPK was an executive institution that was included in the scope of the DPR's questionnaire, because the KPK had the same duties as the Police, and the Prosecutor's Office specifically conducted investigations, investigations, and related prosecutions. corruption, so because of this ruling the KPK's institutional status becomes an executive institution. In Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, the KPK has gained legitimacy as an independent state institution in carrying out its duties, and authority, and is free from any power, therefore the KPK is not included in the executive domain but an independent state institution, the KPK is not included within the scope of the DPR's questionnaire, because the independence of the KPK has been guaranteed in its formation Act. Theory The New Separation of Power and theory the fourth branch of government, separating independent state institutions from the trias politica institution developed by Montesquie (executive, legislative, and judiciary), because in the practice of modern state administration a state institution with an independent status is outside the three branches of trias politica's power, therefore it is not appropriate if the Constitutional Court decides KPK as an executive institution, due to the fact that the concept of political trias has been displaced by the theory of The New Separation of Power, and theory the fourth branch of government which separates independent state institutions from the executive, legislative and judiciary institutions.

Keywords: Corruption eradication commission, an independent state institution, and separation of powers.

Abstrak

Pengujian pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), terkait penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, Mahkamah menolak permohonan pemohon dengan  pertimbangan KPK merupakan lembaga eksekutif yang masuk dalam lingkup angket DPR, karena KPK memiliki tugas yang sama dengan Kepolisian, dan Kejaksaan khususnya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait tindak pidana korupsi, sehingga karena putusan tersebut status kelembagaan KPK menjadi lembaga eksekutif. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK telah mendapatkan legitimasi sebagai lembaga negara yang independen dalam melakukan tugas, dan wewenangnya, serta bebas dari kekuasaan manapun, oleh karena itu KPK tidak masuk dalam ranah eksekutif melainkan lembaga negara independen, maka KPK tidak masuk dalam lingkup angket DPR, karena independensi KPK telah dijamin dalam Undang-Undang pembentukannya. Teori The New Separation of Power (Pemisahan Kekuasaan Baru), dan teori the fourth branch of government (cabang kekuasaan ke empat), memisahkan lembaga negara independen dengan lembaga trias politika yang diembangkan Montesquie (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), karena dalam praktek ketatanegaraan modern suatu lembaga negara yang disematkan status independen berada di luar ketiga cabang kekuasaan trias politika, oleh karena itu tidak tepat apabila Mahkamah Konstitusi memutus KPK sebagai lembaga eksekutif, karena pada faktanya konsep trias poitika telah tergeser oleh teori The New Separation of Power (Pemisahan Kekuasaan Baru), dan teori the fourth branch of government (cabang kekuasaan ke empat) yang memisahkan lembaga negara independen dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kata Kunci: Komisi pemberantasan korupsi, lembaga negara independen, pemisahan kekuasaan