TINJAUAN HUKUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP KEJAHATAN JUDI ONLINE ( STUDI PUTUSAN NO.130/PID.B/2020/PN GARUT )

Abstract

Abstract

Reviewer of writing on the legal arrangements for online gambling liability in Indonesia. Raise the subject of the application of the law and the person in charge of online gambling as well as the groups that can be responsible for the crime of online gambling. The writing method uses a basic material statutory approach in the form of statutory rules for the Judgment Study legal journal number 130/Pid.B/2020/Pn.Garut with the aim that the main reference in carrying out this writing is done by means of a literature study. The regulation of the application of law related to online gambling crimes in Indonesia is regulated and several regulations, namely (KUHP), Law no. 11 of 2008 as amended by Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). On the basis of the law, there are groups that may be held responsible for crimes if they commit a crime of online gambling, approximately those who are legal subjects (personal humans or legal institutions/corporations) carry out online gambling directly or participate in the game, and those who facilitate the tools and facilities for the implementation of the online gambling crime.

Keyword : Legal regulation, and criminal responsibility.

Abstrak

Peninjau penulisan atas pengaturan hukum pertanggung jawaban judi online di Indonesia. Mengangkat Perihal penerapan hukum dan penanggung jawaban judi online serta golongan yang bisa mempertanggung jawaban Kejahatannya judi online. Metode penulisan menggunakan pendekatan Peraturan perundang-undangan bahan dasar yang Berbentuk kaidah perundang- undangan jurnal hukum Studi Putusan nomor 130/Pid.B/2020/Pn.Garut secara bertujuan refernsi pokok dalam melaksanakan penulisan ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Pengaturan penerapan hukum terpaut tindak kejahatan judi online di Indonesia diatur serta sebagian peraturan, ialah (KUHP), UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada dasar uu tercantum, ada golongan yang boleh dimintai pertanggungjawaban kejahatan andaikan mereka membuat tindak kejahatan judi online kira-kira mereka yang termasuk subyek hukum (manusia pribadi atau lembaga hukum/korporasi) melaksanakan perjudian secara online secara langsung maupun ikut serta pada permain tersebut, dan mereka yang memfasilitasi alat serta fasilitas terlaksananya tindak kejahatan judi online tersebut.

Kata Kunci : Pengaturan hukum, dan Penanggung Jawaban pidana.