TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN YANG MENYATAKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN NOMOR 19/PID.SUS/2015/PN.SIM, TANGGAL 23 APRIL 2015

Abstract

Abstract

 A decision null and void by law is a decision that has legal consequences that are considered never to exist (never existed) from the beginning, or the decision has no binding legal force, from the beginning the verdict was rendered without any power of existence or can not be implemented. The Criminal Procedure Code (KUHAP) does not define the indictment, but the indictment is the basis of criminal procedure law and based on the indictment, the examination of the trial can be carried out. (Prosecutor) in his indictment, as stipulated in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 321 K/Pid/1983 dated May 26, 1984. This problem becomes very interesting because in practice it usually happens where the judge decides an indictment is null and void by law both before and after examination of the subject matter or after examination of evidence and reading of claims by the public prosecutor. This type of research is normative juridical, which is research that refers to legal norms that are in the legislation, examines the rules and principles of law, besides referring to theories also refer to doctrines, norms, and principles and legal norms contained in legislation and in court decisions.

Keywords: Law, Indictment, Cancel by Law 

Abstrak:

Putusan batal demi hukum adalah suatu putusan yang memiliki akibat hukum yaitu dianggap tidak pernah ada (never existed) dari sejak semula, atau putusan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksistensi atau tidak dapat dilaksanakan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mendefinisikan tentang dakwaan, tetapi dakwaan adalah sebagai dasar hukum acara pidana dan berdasarkan dakwaan itu pemeriksaaan persidangan dapat dilakukan.Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya, sebagaimana ketentuan di dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 Tanggal 26 Mei 1984. Permasalahan ini menjadi sangat menarik karena dalam praktik biasa terjadi dimana hakim memutus suatu dakwaan menjadi batal demi hukum baik sebelum maupun sesudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara atau setelah dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti dan pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terhadap di dalam peraturan perundang-undangan, meneliti terhadap kaidah-kaidah dan asas-asas hukum, selain mengacu pada teori-teori juga mengacu pada doktrin-doktrin, norma-norma, dan  asas serta kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam putusan pengadilan.

Kata kunci : Hukum, Surat Dakwaan, Batal Demi Hukum